Makna yang Terkandung Dalam Sila Pancasila

Kita percaya bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki maksud dan tujuan yang luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap warga negara Indonesia hendaknya berusaha untuk memahami makna sila - sila dalam Pancasila tersebut agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh, terjaga dan nyaman sebagai tempat tinggal kita bersama.

Pancasila sendiri disusun oleh par faounding father bangsa Indonesia beberapa bulan sebelum Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pancasila merupakan pergulatan ideologis Bangsa Indonesia untuk membentuk wadah bersama bernama Negara Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tersebut, antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila merupakan manifestasi dan pernyataan ideologis bahwa negara Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara sekuler. Sebagai negara beragama, maka pemerintah menjamin sepenuhnya kebebasan penduduknya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Meskipun Indonesia adalah negara yang beragama, pemerintah maupun warga negara tidak berhak memaksakan suatu agama ataupun aliran kepercayaan yang di anutnya kepada orang lain.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi perkembangan masing-masing agama agar seluruh masyarakat dapat terlindungi dan merasa aman dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing - masing.

Negara juga memiliki kewajiban untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para pemeluk agama yang terjadi di Indonesia. Pembiaran terhadap terjadinya konflik, intimidasi, dan tindak kekerasan atas nama agama merupakan entuk pengingkaran terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak dapat di telerir sama sekali.

Sebagai negara beragama, pemerintah tidak berhak melarang warga negaranya untuk tidak memeluk agama ataupun menyangkal eksistensi adanya Tuhan. Orang-orang seperti ini termasuk dalam kelompok ideologi atheis, yaitu menyangkal keberadaan Tuhan dalam hidupnya.

Namun yang jauh lebih berbahaya adalah orang-orang yang termasuk dalam atheis praktis, yaitu orang-orang yang secara resmi terdaftar sebagai pemeluk agama tertentu (tercantum dalam kartu identitas mereka), namun dalam kegiatan keseharian mereka justru mengingkari keberadaan Tuhan.

Mereka seringkali melakukan tindak kejahatan, korupsi, intimidasi, perampasan hak, hingga menghilangkan hak hidup orang lain yang sangat bertentangan dengan nilai - nilai ajaran agama yang di anutnya.

Mengapa Negara Indonesia berdasarkan atas agama? Negara Indonesia berdasarkan atas agama karena tradisi religius pada masyarakat Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum Negara Indonesia ada.

Tradisi religius bangsa Indonesia menyiratkan suatu bentuk kearifan yang luar biasa, dimana toleransi antar pemeluk agama dapat terjalin dengan baik dan berlangsung secara alami. Dari sejarah bangsa Indonesia kuno, kita telah mengetahui bahwa praktik toleransi beragama sudah dijalankan nenek moyang kita sejak dahulu kala.

Sebagai contoh, misalnya pada masyarakat Kerajaan Mataram Kuno, pemeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, pemeluk agama Budha dan Hindu sebagai warga mayoritas memiliki sikap hormat dan menjamin kebebasan bagi pemeluk agama Islam yang pada masa itu adalah agama minoritas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

Ancaman terbesar kehidupan beragama di Indonesia justru berasal dari paham radikalisme agama dan fenomena sekularisasi. Radikalisme agama tidak dikenal dalam tradisi religius bangsa Indonesia.

Konflik yang terjadi antara pemeluk agama, misalnya ketika Kerajaan Demak menyerang Kerajaan Majapahit, terjadi karena faktor ekonomi dan politik dan bukan karena faktor agama.

Konflik yang terjadi sebagai akibat dari benturan ideologi dan kepercayaan antar agama tidak pernah terjadi. Namun kini radikalisme agama justru tumbuh subur di Indonesia. Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan harus menjadi perhatian serius para pemuka agama di Indonesia.

Pada kenyataanya, radikalisme agama hanya akan menciptakan radikalisme dalam bentuk yang lain. Radikalisme oleh suatu pemeluk agama, hanya akan memicu radikalisme pemeluk agama yang lain. Jika hal ini di biarkan oleh pemerintah maka kehidupan dan toleransi beragama di Indonesia akan menjadi terganggu.

Selain radikalisme agama, ancaman sekularisasi juga merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan intelektual. Praktek ajaran agama yang terlalu ketat dan mengikat justru membuat kejenuhan para pemeluknya.

Kebebasan yang mereka harapkan dalam beragama, justru hilang akibat pengekangan berlebihan oleh para pemuka agama. Kejenuhan beragama juga diakibatkan oleh sedikitnya sikap keteladanan yang ditunjukan oleh para pemimpin umat atau masyarakat.

Para Pemimpin umat (masyarakat) seringkali mencitrakan diri mereka sebagai orang yang shaleh, taat beribadah, dan rajin bersedekah, tapi pada kenyataanya mereka juga melakukan tindakan korupsi, politik uang, dan penyuapan dalam upaya mempertahankan jabatan yang di embannya.

Tradisi religius bangsa Indonesia telah berlangsung ribuan tahun dan telah terbukti berhasil dalam menghasilkan tatanan kehidupan masyarakat yang baik dan toleran. Maka jika tradisi ini ingin dilanjutkan dan ditegaskan dalam dasar negara, tujuannya adalah agar terus terjaga tatanan masyarakat yang baik di Indonesia.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ini merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia (Human rights). Sila kedua ini seringkali disebut sebagai sila universal karena hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang diakui di seluruh dunia.

Secara tegas dapat kita pahami bahwa Sila Kedua Pancasila memberi amanat kepada negara dan juga warga negaranya untuk menghormati hak-hak dasar yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan tanpa adanya perbedaan dan perlakuan khusus.

Pada Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bangsa Indonesia menyatakan memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, bermartabat, tidak saja oleh antar sesama warga negara, namun juga oleh seluruh warga di seluruh dunia.

Sila Kedua Pancasila ini merupakan kunci dalam pergaulan dan hubungan internasional, yakni sikap saling menghormati hak dan kewajiban seluruh warga masyarakat di seluruh dunia, dan memandang sama tinggi kedudukan negara lainnya. Oleh karena itu, Sila Kedua Pancasila ini sering juga disebut sebagai sila internasional.

Bukan hanya sekedar hak yang ditekankan dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ini. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan atau kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Tindakan kemanusiaan harus selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Solidaritas dan rasa empati harus selalu dikembangkan di antara warga negara Indonesia. Maka jika ada bencana yang menimpa warga negara yang lain, seluruh warga negara yang lain hendaknya membantu dengan segala upaya dan kemampuan yang mereka miliki untuk meringankan beban dan penderitaan korban.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia yang memiliki makna nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan bangga dan cinta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Perasaan bangga pada tanah air merupakan wujud syukur atas kehadiran Negara Indonesia yang dapat mewadahi kehidupan seluruh Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, eksistensi atau keberadaan Negara Indonesia harus dipertahankan dengan sekuat-kuatnya agar Bangsa Indonesia tetap ada di atas bumi. Karakteristik Bangsa Indonesia cukup unik. Bangsa yang mendirikan negara Indonesia tidak seperti beberapa negara pada umumnya di dunia ini.

Sebagai contoh, misalnya negara Perancis didirikan oleh Bangsa Gaul, sedangkan negara Inggris didirikan oleh Bangsa Briton. Negara Spanyol dibentuk oleh Bangsa Iberia dan negara Arab Saudi dibentuk oleh Bangsa Arab.

Bangsa Indonesia sendiri adalah gabungan dari berbagai suku bangsa, ada Bangsa Melayu, Bangsa Melanesia, hingga orang-orang keturunan bangsa Eropa dan Asia lainnya. Karena terdiri dari berbagai bangsa, maka tidak boleh ada salah satu bangsa yang ditonjolkan. Dengan kata lain, negara Indonesia di pikul oleh beberapa bangsa yang bersatu sedangkan negara yang lain hanya di pikul oleh satu bangsa saja.

Bangsa Indonesia beruntung memiliki bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang berasal dari Bahasa Melayu (bahkan Bahasa Indonesia awal sering disebut sebagai Bahasa Melayu rendah), namun dalam perkembangannya saat ini, Bahasa Indonesia menjadi lebih kaya, baik dalam kekayaan linguistik maupun kekayaan makna dan filsafat.

Bahasa Indonesia mendapatkan banyak kontribusi yang cukup melimpah dari bahasa-bahasa lokal dan bahasa-bahasa asing yang digunakan oleh masyarakat. Kontribusi dari bahasa lokal dan bahasa asing menjadikan Bahasa Indonesia memiliki legitimasi yang kuat sebagai bahasa persatuan.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Makna keempat Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila Pancasila yang keempat adalah bentuk pernyataan Negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

Sistem demokrasi yang ada di Indonesia berasal dari tradisi dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Bermusyawarah merupakan sebuah tradisi yang diajarkan scara turun-temurun dari nenek moyang untuk membahas masalah dan kepentingan bersama dengan tujuan untuk mencari keputusan dengan sebaik-baiknya.

Dalam bermusyawarah, terdapat prinsip “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”, yang berarti semua orang yang ikut bermusyawarah memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama untuk mengutarakan pendapat maupun menyanggah pendapat dalam musyawarah tersebut.

Hasil musyawarah adalah mufakat, yaitu keputusan yang dihasilkan harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang ikut dalam musyawarah tersebut.

Pada Sila Keempat, terdapat amanat bagi setiap warga negara untuk mengutamakan kebijaksanaan dalam musyawarah. Dalam hal ini, tidak semua warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama.

Warga negara dengan kemampuan lebih seharusnya mempunyai kewajiban untuk mewakili dengan penuh amanah aspirasi warga negara yang lain. Artinya, dalam demokrasi Pancasila, mereka yang kuat harus membantu yang lemah.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Negara Indonesia menghormati hak seluruh warga negaranya untuk berusaha dan mencapai kemakmuran.

Namun yang paling penting justru bagaimana negara berusaha untuk mewujudkan kemakmuran bersama, dan bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh negara dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Negara harus dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan. Untuk itulah “wadah” Negara Indonesia yang sedemikian besar sangat efektif untuk menjalin solidaritas sesama warga negara.

Daerah yang memiliki kekayaan melimpah mempunyai kewajiban untuk membantu daerah yang minim sumber daya alam, sehingga pembangunan dapat dilakukan di daerah tersebut.

Rancangan pembangunan yang disususn oleh Pemerintah setidaknya membuat seluruh daerah di Indonesia memiliki kontribusi yang seimbang dan adil bagi kemakmuran bersama.

Pembangunan di Indonesia dapat dipacu melalui investasi modal di berbagai bidang

Namun dalam hal ini bukan berarti Indonesia adalah negara kapitalisme, dimana modal merupakan kekuasaan utama. Indonesia juga bukan negara sosialis dimana harus terjadi pemerataan kepemilikan barang pada seluruh warga negara.

Investasi modal tetap diperlukan untuk membangun industri yang dapat mencukupi kebutuhan warga negara tanpa ada pemusatan dan penumpukan modal kapital pada salah satu pihak, sehingga kekayaan Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga Indonesia. Inilah wujud dan bentuk nyata dari keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila maksudkan.

Pancasila dilahirkan dalam situasi dan kondisi darurat, ketika Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Jepang. Namun para pendiri Negara dan Bangsa Indonesia memiliki visi yang luar biasa sebagai seorang negarawan dalam merumuskan nilai - nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila tersebut.

Pancasila sendiri merupakan sebuah konsep yang aplikatif sepanjang masa. Makna Sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang damai, toleran, dan sejahtera.

Demikianlah ulasan terkait dengan Makna yang Terkandung Dalam Sila Pancasila, semoga kita dapat lebih memahami nilai - nilai luhur dalam Pancasila tersebut agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat.